Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK",

REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK", Republik Turki, Mengakui kerjasama di bidang penanggulangan memberikan prasarat-prasarat untuk keselamatan Indonesia dan rakyat Republik Turki ; bencana ~ntuk rakyat Republik Memahami bahwa kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi kedua negara dalam membangun dan menguatkan sistem penanggulangan bencana; Memperhatikan pentingnya kerjasama internasional dan peran organisasi internasional dalam bidang penanggulangan bencana; Merujuk pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada 18 Desember 1982; Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara ; Telah menyepakati sebagai berikut: PASAL 1 TUJUAN Tujuan Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut 'Memorandum') ini adalah untuk membentuk sebuah kerangka kerjasama yang efektif dalam bidang penanggulangan bencana.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Ruang lingkup kerjasama dari Memorandum ini adalah sebagai berikut: 1. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, teknologi, dan informasi, para ahli dan spesialis di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bencana. 2. Mengadakan berbagai pertemuan bersama, seminar, pelatihan dan penelitian. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui praktik, pelatihan dan simulasi di bidang penanggulangan bencana. 4. Elaborasi dan implementasi dari program latihan bersama di bidang penanganan bencana. 5. Jika diperlukan, saling memberikan bantuan dalam hal terjadi bencana a lam. PASAL 3 PRINSI P Dalam mengimplementasikan Memorandum ini, berpedoman kepada prinsip-prinsip berikut: PARA PIHAK harus 1. Tanggung jawab utama dalam penanganan bencana yang terjadi di wilayahnya berada di pihak yang terkena bencana; dan bantuan dari luar hanya dapat diberikan atas permintaan atau izin dari PIHAK yang bersangkutan. 2. PIHAK penerima bantuan harus menjalankan keseluruhan petunjuk, pengendalian, koordinasi dan pengawasan terhadap bantuan yang diberikan dalam wilayahnya. PASAL 4 TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK 1. PARA PIHAK harus bertanggungjawab untuk mengoordinasikan dan melibatkan entitas organisasi terkait, yang sesuai dan diperlukan, bagi penyelesaian tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan Memorandum ini.

2. Setiap PIHAK harus memfasilitasi masuk dan keluarnya personil dan perlengkapan pihak lain dari wilayahnya, sesuai dengan hukum dan ketentuan masing-masing yang berlaku. PASAL 5 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL 1. PARA PIHAK harus menjamin bahwa personil mereka yang terlibat dalam kegiatan menurut Memorandum ini harus: a. Mematuhi, menghormati dan tunduk pada hukum dan ketentuanketentuan, dan kebijakan masing-masing PIHAK. b. Sesuai dengan kepentingan nasional PARA PIHAK. c. Menghormati integritas PARA PIHAK dan menahan diri untuk mendukung gerakan separatis apapun. d. Menahan diri dari keterlibatan kegiatan intelijen/mata-mata. e. Menghormati adat dan kebiasaan dari masyarakat setempat. f. Menahan diri dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan politik dan komersial. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat berakibat pada pencabutan ijin yang telah berikan kepada pihak yang bersangkutan. PASAL 6 PENANGGUHAN SEMENTARA Setiap PIHAK, atas dasar pertimbangan keamanan nasional, ketentraman atau kesehatan masyarakat, berhak untuk menangguhkan sementara waktu keseluruhan atau sebagian implementasi dari Memorandum ini. Penangguhan dimaksud berlaku setelah pemberitahuan diterima oleh PIHAK lain melalui jalur diplomatik. PASAL 7 PENGHORMATAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN NASIONAL 1. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan terkait Memorandum ini harus menghormati kemerdekaan politis, kedaulatan, integritas wilayah, hukum dan peraturan-peraturan nasional dari negara tuan rumah, dan akan menghindari kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari Memorandum ini. 2. Negara tuan rumah harus melakukan semua langkah efektif dan secukupnya yang diperlukan untuk menjamin penghormatan hukum dan peraturan nasional, dan untuk mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari Mem orandum ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perbedaan dan perselisihan yang timbul dari penafsiran dan implementasi atas Memorandum ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan negosiasi oleh PARA PIHAK dengan semangat kerjasama. PASAL 9 STATUS MEMORANDUM Memorandum ini bukan merupakan perjanjian internasional dan tidak mempengaruhi hal-hal dan kewajiban yang diatur oleh norma-norma hukum internasional. PASAL10 AMANDEMEN Memorandum ini dapat diubah oleh PARA PIHAK melalui persetujuan bersama secara tertulis. Perubahan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum ini. PASAL11 MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. Memorandum ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan. 2. Memorandum ini akan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode 3 (tiga) tahun berikutnya atas persetujuan bersama para pihak secara tertulis, kecuali salah satu PI HAK menyampaikan keinginannya secara tertulis melalui jalur diplomatik untuk mengakhiri masa berlaku Memorandum ini kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. 3. Pengakhiran Memorandum ini tidak akan memengaruhi keabsahan dan jangka waktu pelaksanaan dan validitas proyek atau program yang sedang berlangsung menurut Memorandum ini sampai penyelesaian proyek atau program tersebut. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DIBUAT di Jakarta tanggal 5 April 2011, dalam 3 (tiga) rangkap, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Turki dan Bahasa lnggris, seluruh teks memiliki kekuatan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK TURKI Signed / " ; v DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Signed.,.(.. ~,.,. -,; (...,...MEHMET AY~IN Menteri Negara

REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON DISASTER MANAGEMENT The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey, hereinafter referred to as "the Parties", ACKNOWLEDGING that cooperation in the field of disaster management to provide prerequisites for the well-being and safety of the people of the Republic of Indonesia and the Republic of Turkey; UNDERSTANDING that such cooperation has mutual benefits for both countries in the conduct of development and strengthening disaster management system; DRAWING attention to the importance of international cooperation and the role of international organizations in the field of disaster management; REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey on Economic and Technical Cooperation signed at Jakarta on 18 December 1982; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries; Have reached an understanding as follows: ARTICLE 1 PURPOSE The purpose of this Memorandum of Understanding is to establish an effective framework for cooperation in the field of disaster management.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding is the following: 1. Exchange of knowledge, experience, technology and information, experts and specialists in the field of prevention, mitigation, preparedness, response and rehabilitation and reconstruction to disasters; 2. Conducting of joint conferences, seminars, trainings and research; 3. Enhancing the quality of human resources through practices, trainings and simulation exercises in the field of disaster management; 4. Elaboration and implementation of joint exercise programs in the field of disaster response; 5. If it is deemed necessary, giving mutual assistance in cases of natural disasters. ARTICLE 3 PRINCIPLES The Parties shall be guided by the following principles in the implementation of this Memorandum of Understanding: 1. The primary responsibility to respond to disasters occurring on its territory belongs to the affected Party and external assistance shall only be provided upon the request or with the consent of the affected Party. 2. The receiving Party shall exercise the overall direction, control, coordination and supervision of the assistance within its territory. ARTICLE 4 RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES 1. The Parties are responsible for coordinating and engaging with their related organizational entities in their own countries, as appropriate and necessary, for the completion of the tasks designated pursuant to this Memorandum of Understanding. 2. Each Party shall facilitate, in accordance with its laws and regulations, entry into and exit from its territory of appropriate personnel and equipment of the other Party.

ARTICLE 5 LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL 1. The Parties shall ensure that their personnel engaged in activities under this Memorandum of Understanding shall: a) Observe, respect and comply with the laws and regulations, and policies of the Parties; b) Be in line with the national interest of the Parties; c) Respect the integrity of the Parties and refrain from supporting any separatist movements; d) Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities; e) Respect the customs and traditions of the local communities; f) Refrain from engaging in any political and commercial activities; 2. The violation of the above mentioned paragraph may result in the revocation of all permits given to the concerned personnel. ARTICLE 6 TEMPORARY SUSPENSION Each Party reserves the right for reasons of national security, public order or public health to suspend temporarily either whole or in part the implementation of this Memorandum of Understanding. Such suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels. ARTICLE 7 RESPECT OF NATIONAL LAWS AND REGULATIONS 1. All persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence, sovereignty, territorial integrity, national laws and regulations of the host country, and will avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding. 2. The host country shall take all the effective and adequate measures necessary to ensure the respect of national laws and regulations and to prevent activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES Any disputes regarding the interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding will be resolved amicably through consultations and negotiations by the Parties in a spirit of cooperation. ARTICLE 9 STATUS This Memorandum of Understanding is not an international treaty and shall not effect to the Parties rights and obligations to be regulated by norms of international law. ARTICLE 10 AMENDMENT This Memorandum of Understanding may be amended by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall come into effect on a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. ARTICLE 11 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 3 (three) years and may be extended for another three-year period by mutual written consent of the Parties, unless either Party renounces its wishes to terminate it by giving a written notice to the other Party 3 (three) months in advance through diplomatic channel. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the implementation and validity of any on-going projects or program under this Memorandum of Understanding until their completion of such projects or program.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Memorandum of Understanding. DONE in Jakarta on 5 April 2011, in duplicate in Indonesian, Turkish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY Signed / ' / / / Signed DR. SYAMSUL MAARIF M.Si CHIEF FOR NATIONAL AGENCY FOR DISASTER MANAGEMENT MEHMET ~YDIN MINISTER OF STATE

w ~ REPUBLIK INDONESIA ENDONEZYA CUMHURiYETi H0K0METi VE TURKiYE CUMHURiYETi H0K0METi ARASINDA AFET YONETiMi KONUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASI Endonezya Cumhuriyeti Hukumeti Ulusal Afet Yonetimi Ajans1 ve TOrkiye Cumhuriyeti HOkOmeti Ba ~ bakanllk Afet ve Acil Durum Yonetimi Ba~kanllg1; bundan sonra "Taraflar" olarak adland1nlarak; Endonezya Cumhuriyeti ile TOrkiye Cumhuriyeti halklannm guvenligi ve refaht i9in onko~ullan saglamak amac1yla Afet ve Acil Durum yonetimi alanmda i~birligini kabul ederek, Bu tor i~birliginin, afet ve acil durum yonetim sistemlerinin ge li~tirilmesi ve goylendirilmesinin saglanmast konusunda her iki Olke i9in kar~1llkll faydalan oldugunda mutab1k kalarak, Afet ve acil durum yonetimi alanmda uluslararas1 i~birligi kurulu~lann rolunun onemine dikkat 9ekerek, ve uluslararas1 Endonezya Cumhuriyeti HOkOmeti ile TOrkiye Cumhuriyeti HOkOmeti aras1nda 18 Arallk 1982 tarihinde Cakarta'da imzalanan Ekonomik ve Teknik i~birl ig i Anla~mast'na attfta bulunarak, Her bir Taraf'm kendi Olkesinde yururlukteki yasa ve mevzuatlanna uygun olarak, a~ag1daki hususlarda mutab1k kalm1~lard1r: Madde 1 Am a~ i~bu Mutabakat Muht1ras1'nm amact; afet ve acil durum yonetimi alanmdaki i~birligi i9in etkili bir 9er9eve olu~turmakttr.

Madde 2 i~birligin in Kapsam1 i~bu Mutabakat Muht1rasmm kapsam1 a~ag1daki gibidir: 1. Atetleri ve acil durumlan onleme, zarar azaltma, haz1rllk, mudahale ve rehabilitasyon ic;in yeniden yapllanma alanmda bilgi, deneyim, teknoloji ve entormasyon, uzman degi~imi; 2. Ortak konteranslar, seminerler, egitimler ve ara~tlrmalan yorotmek; 3. Atet ve acil durum yonetimi alan1nda, uygulamalar, egitimler ve simoiasyon tatbikatlan yoluyla insan kaynaklannm kalitesini artt1rmak; 4. Atete ve acil duruma modahale alanmda ortak tatbikat programlannm olu~turulmas1 ve uygulanmas1. 5. Gerekli goroidogo takdirde dogal atetlerde kar~1llkl1 yard 1m yap1lmas1, Madde 3 ilkeler l~bu Mutabakat Muhtlras1'nm uygulanmasmda; taratlar a~ag1daki ilkelere gore hareket edeceklerdir; 1. Kendi topraklannda meydana gelen bir atet ve acil durumlara modahale etmede birincil sorumluluk, etkilenen Tarata ait olacak ve d1~ yard1m ancak o Taratm talebi veya nzas1 ile saglanabilecektir. 2. Yard 1m alan Tarat kendi topraklan ic;inde, yard1m1 ba~tan sona yonetme, kontrol etme, e~gudum sag lama ve denetlemeye yetkili olacakt1r. Madde 4 Taraflann Sorumluluklan 1. i~bu Mutabakat Muht1ras1 baglammda tasarlanan gorevlerin tamamlanmas1 hususunda, Taratlar, eger gerekli ve uygun ise, kendi Olkelerindeki ilgili kurulu~lan, koordinasyon ve i~birligi ic;inde c;all~t1rmaktan sorumludurlar. 2. Her bir Tarat, kendi kanunlan ve mevzuatlanna uygun olarak, diger Taratm uygun personel ve arac;-gerec; ile ulkesine giri~ine ve 91k1~ma yard1mc1 olacakt1r.

Madde 5 Personel Faaliyetlerinin Slnlrland1nlmas1 1. Taraflar, i~bu Mutabakat Muht1ras1 kapsam1ndaki faaliyetlerde gorevli personeliyle ilgili olarak: a. Taraflann, politikalanna, yasalanna ve mevzuatlanna uymak, sayg1 gostermek ve riayet etmeleri; b. Taraflann milli menfaatlerini gozetmeleri; c. Taraflann butunlugune sayg1 gostermek ve her turlu aynl1k91 hareketi desteklemekten geri durmalan; d. Gizli ve istihbari her turlu aktiviteden kac;mmalan; e. Yerel halkm gelenek ve goreneklerine saygr duymalan; f. Herhangi bir siyasi ve ticari faaliyette bulunmaktan kac;mmalan; konulannda diger Taraf1 temin ederler. 2. Yukandaki paragraftaki maddelerin ihlali, ilgili personele verilen butun izinlerin iptali ile sonuc;lanabilir. Madde 6 Gecici Ask1ya Alma Her bir Tarat, milli guvenlik, kamu duzeni veya halk sagllgr gerekc;eleri ile i~bu Mutabakat Muht1ras1'nm tamamm1 veya bir k1 smm1 gec;ici olarak ask1ya alma hakkmt sakl1 tutar. Boyle bir ask1ya alma, diplomatik kanallarla diger Taraf'a bildirin1de bulunulmasmdan hemen sonra yururluge girecektir. Madde 7 Ulusal Yasalara ve Mevzuata Uyulmas1 1. i~bu Mutabakat Muht1rasr kapsammdaki faaliyetlere dahil olan tum ki~iler; ev sahibi ulkenin siyasi baglmsiziiglna, egemenligine ve toprak butunlugune, ulusak kanun ve yonetmeliklerine sayg1 duyacak ve i~bu Mutabakat Muht1ras1'nm amac;lan ve hedefleri ile uyu~mayan her turlu faaliyetten kac;1 nacaklard 1 r. 2. Ev sahibi ulke bu Mutabakat Muht1ras1'nm amac; ve kurallanna uygun olmayan her turlu aktiviteden uzak durmak ve ulusal kanun ve yonetmeliklere sayg1y1 saglayacak her turlu gerekli onlemi alacakt1r.

Madde 8 Anla~maz hk lann Cozumu i~bu Mutabakat Muht1ras1'nm yarumlanmasmdan kaynaklanabilecek anla~mazltklar, i~birligi i<;erisinde, Taraflar arasmda iyi niyetlerle ger<;ekle~tirilecek isti~areler ve mozakereler yaluyla dastane bir ~ekilde <;ozomlenecektir. Madde 9 Metnin Niteligi i~bu Mutabakat Muht1ras1 bir uluslararas1 anla~ma almamakla birlikte, Taraflann tarat alduklan diger uluslararas1 belgelerden kaynakll hak ve yokomioioklerine halel getirmeyecektir. Madde 10 Deg i~i k lik ler Taraflar, kar~1l1kll mutabakat ile, i~bu Mutabakat Muht1ras1'nda degi~iklige gidebilirler. Degi~iklikler Taraflar tarafmdan belirlenen bir tarihte yororioge girer ve Mutabakat Muht1ras1'nm aynlmaz bir par<;asm1 alu~turur. Madde 11 Yururluge Giri~, Sure ve Fesih 1. i~bu Mutabakat Muht1ras1 imzalanmasm1 moteakip yororioge girecektir. 2. i~bu Mutabakat M uht1ras1, 3 (O<;) y1l soresince yororiokte kalacak ve Taraflardan biri, diger Tarafa, Mutabakat Muht1ras1'nm soresinin dalmasmdan 3 (0<;) ay once i~bu Mutabakat Muht1ras1'n1 feshettigi yononde yazlll bildirimde bulunmadiqi moddet<;e, Taraflann diplamatik kanallarla sunacaklan kar~1llkl1 yaz1ll muvafakatleri ile 3'er (0<;) y1lllk donemler halinde uzat1labilecektir. 3. i~bu Mutabakat Muht1ras1'nm sana ermesi, Mutabakat Muht1ras1 <;er<;evesinde yorotoimekte alan praje ve pragramlar tamamlanmcaya kadar, bu praje ve pragramlann uygulanmasm1 ve ge<;erliligini etkilemez. Yukandaki hokomleri tasdiken, i~bu Mutabakat Muht1ras1 kendi hokometlerince yetkilendirilen a~ag1da imzalan bulunan yetkililer tarafmdan imzalanm1~t1r.

i~bu Mutabakat Muht1ras1 Turk9e, Endonezyaca ve ingilizce olarak, her biri e~it ~ekilde ge9erli olmak uzere 3 (u9) as1l nusha halinde Cakarta'da 5 Nisan 2011 tarihinde imzalanm1~t1r. Yorum farklll1klan halinde ingilizce nusha ge9erli olacakt1r. ENDONEZYA CUMHURIYETI H0K0METI ADINA TURKiYE CUMHURiYETi H0K0METI ADINA Signed /,.. < DR. SYAMSUL MAARIF M.SI Ulusal Afet Yonetimi Ajansi :' Signed :1. 1 ' ' /: ~HMET 1/oj~- Devlet Bakan1